Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Bela Negara
1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
a. Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi:
“ Setiap warga negara berhak dan wajib ikut
serta dalam upaya pembelaan negara”.
b. Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi:
“Tiap-tiap warga negara berhak
dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.
c. Pasal 30 ayat (2) yang berbunyi:
“Usaha pertahanan dan keamanan
negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara
Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan
utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.
d. Pasal 30 ayat (3) yang berbunyi:
“Tentara Nasional Indonesia
terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat
negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan
negara”.
e. Pasal 30 ayat (4) yang berbunyi:
“Kepolisian Negara Republik
Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas
melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkanhukum”.
f. Pasal 30 ayat (5) yang berbunyi:
“Susunan dan kedudukan Tentara Nasional
Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara
Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam
menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha
pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal terkait dengan pertahanan dan
keamanan diatur dengan undang-undang”.
2. Ketetapan MPR
a. Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/2000 tentang
Pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Ketetapan
MPR tersebut, TNI dan Polri secara kelembagaan terpisah dengan peran dan fungsi
masing-masing. Peran dan fungsi tersebut, di antaranya sebagai berikut.
- TNI adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan.
- Dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan TNI dan warga negara Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu.
b. Tap MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran
Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peran TNI adalah sebagai berikut.
- TNI merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- TNI sebagai alat pertahanan negara bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- TNI melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan wajib militer bagi warga negara yang diatur dengan UU.
Peran Kepolisian Negara Republik
Indonesia adalah sebagai berikut.
- Kepolisian Negara RI merupakan Kepolisian Nasional yang organisasinya disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah
- Dalam menjalankan perannya Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional.
3. Undang-Undang :
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 68, yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa pertahanan menjadi salah satu bidang yang tidak diotonomikan kepada pemerintah daerah.
Materi buku digital di atas bisa klik di bawah
0 Comments